Dana Desa Bukan Dana Pribadi Jokowi

MEDIAISLAM.ORG -  Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sempat mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, dengan menyebut Dana Desa ada berkat Presiden Joko Widodo. Ucapan Tjahjo ini dikritik kubu rival, Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru Bicara BPN, Andre Rosiade meminta menteri kabinet Jokowi jangan melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan anggaran negara. Andre menilai ucapan Tjahjo adalah pelanggaran pemilu, karena posisi jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.  

"Apa yang dilakukan Mendagri, merupakan pelanggaran terang-terangan. Dia memanfaatkan jabatan sebagai pejabat negara melakukan mobilisasi kepala desa dan mempromosikan Jokowi yang notabene juga berstatus peserta pemilu," Andre dalam keterangan persnya, Jumat 22 Februari 2019.

Andre juga menilai Tjahji telah berbohong. Pernyataan Tjahjo di hadapan para kepala desa adalah kabar bohong seolah dana desa berasal dari Jokowi dan bukan berasal dari negara.

"Kita tahu dana desa ini kan perintah UU. Ada UU sejak tahun 2014, bahwa siapa pun presiden harus melaksanakan dana desa ini, menyiapkan dana desa," kata Wakil Sekjen Partai Gerindra tersebut.

Andre menekankan, dana desa bukan diambil dari kantong Presiden. Besaran dana desa, sambung dia, merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.

"Dana desa adalah dana APBN, dana rakyat, bukan dana pribadi Jokowi. Dan, ini juga hasil kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Pak Tjahjo, sebaiknya berhenti melakukan kebohongan," kata Andre.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para kepala desa untuk mengingat jika dana desa ada berkat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini ia sampaikan, usai Jokowi memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu lalu, 20 Februari 2019.

Saat itu, Tjahjo meminta seluruh kepala desa yang hadir untuk berdiri dan mengajarkan sebuah yel-yel. "Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi," kata Tjahjo.

"Dana Desa," teriak politikus PDIP itu. [viva]

Source link

Nyata-nyata di Debat Paparkan Data Bohong

MEDIAISLAM.ORG - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan kegeramannya terkait pendapat yang menyatakan capres petahana Joko Widodo mengumbar data bohong saat Debat Pilpres Kedua (17/02).

"Saya jengkel kalau ada yang bilang Presiden Jokowi bohong. Pak Jokowi itu tidak pernah bohong.  Apabila ada yang bilang bohong saya siap untuk challenge kepada orang itu," tegas Luhut di Rakernas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta (21/02).

Guru besar sosiologi Universitas Indonesia (UI) Tamrin Tomagola menanggapi kegeraman Luhut itu. Tamrin meminta Luhut untuk mengajukan bukti atau data untuk membantah tudingan kepada Jokowi itu.

“Ngamuk ya ngamuk. Tapi pake data/bukti. Tanpa ajukan bukti/data, Anda akan jadi bahan olok-olok senegeri. Gak elok lho diolok-olok,” tulis Tamrin di akun Twitter @tamrintomagola meretweet tulisan berjudul “Luhut Ngamuk: Pak Jokowi Itu Tidak Pernah Bohong!”.

Ngamuk ya ngamuk. Tapi pake data/bukti.

Tanpa ajukan bukti/data, Anda akan jadi bahan olok2 senegeri.

Gak elok lho diolok-olok https://t.co/rHZiOxrJpt

— tamrintomagola (@tamrintomagola) February 22, 2019

Pengamat politik Prijanto Rabbani turut menanggapi kegeraman Luhut. “Nyata-nyata di forum resmi #DebatPilpres2019 Jokowi paparkan data bohong, hoax. Luhut ini makin menggelikan saja...,” tulis Prijanto di akun @RabbaniProjects.

— Prijanto Rabbani (@RabbaniProjects) February 21, 2019

(*)

Source link

Jokowi Tak akan Keinggris-inggrisan yang Hobinya Naik Kuda

MEDIAISLAM.ORG - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjamin Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan mengangkat kebudayaan-kebudayaan lokal. Hal itu disampaikan setelah bertemu sejumlah seniman dan budayawan di Bandung, Jawa Barat.

"Karena itu, Jokowi tidak akan berubah. Sebagai orang Indonesia tidak akan menjadi seperti keinggris-inggrisan yang hobinya naik kuda, tidak," kata Hasto di Jalan Rengkong, Bandung, Jumat 22 Februari 2019.

Hasto membuktikan dalam kampanyenya Jokowi-Ma'ruf juga tak memakai strategi kampanye dari luar negeri. Dia menyebut Jokowi-Ma'ruf tidak menghalalkan segala cara untuk menang pemilihan presiden 2019.

"Bukan caranya kemudian mengimpor strategi dari luar negeri yang diterapkan, sampai pasca debat pun itu menerapkan strategi yang sama dilakukan dengan peran, sampai masalah bagaimana Pak Jokowi dipersepsikan menggunakan earpiece," ujar Hasto.

Kepada para budayawan, Hasto juga menjanjikan Jokowi-Ma'ruf membangun infrastuktur. Salah satunya untuk merawat sungai-sungai yang ada di Jawa Barat ini.

"Karena jalan peradaban nusantara tidak bisa terlepas dari jalur sungai, sungai sebagai jalan peradaban Indonesia. Inilah hal-hal yang kami sepakati," kata Hasto.

Mengenai apakah dia berharap para budayawan di Jawa Barat memilih Jokowi-Ma'ruf, dia hanya meminta mereka untuk mendorong hijrah politik. Yakni agar keadaan politik jadi lebih santun dan toleran.

"Sebenarnya kita berbicara politik itu bukan sekedar politik kekuasaan. Bukan menang-menangan," tutur dia. [viva]

Source link

Mendekati Pilpres, Medsos Isinya Fitnah Semua

MEDIAISLAM.ORG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima berita atau kabar dari media sosial (medsos). Jokowi memandang bahwa medsos saat ini, khususnya menjelang pemilihan presiden, banyak menampung fitnah-fitnah tentang dirinya.

Ia juga meminta masyarakat agar tidak mudah terpecah akibat perbedaan dukungan terhadap kandidat dalam pileg atau pilpres. "Mendekati bulan politik isinya medsos (media sosial) fitnah semua. Coba dilihat di medsos Jokowi antek asing, PKI, antek aseng, kriminalisasi ulama. Banyak. Saya empat tahun diam saya nggak pernah menjawab. Tapi, sekarang saya harus ngomong," ujar Jokowi saat memberikan 3.000 sertifikat tanah untuk warga Jakarta Selatan, Ahad (22/2).

Bahkan, Jokowi memberi contoh salah satu fitnah yang ia maksud adalah kabar bahwa hubungan antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada 'apa-apanya'. Jokowi menegaskan, dirinya berhubungan baik dengan mantan Menteri Pendirikan dan Kebudayaan tersebut dan masih aktif menjalin komunikasi antara Presiden dengan Gubernur DKI Jakarta.

"Jangan sampai di bawah ramai, padahal kita yang di atas senyum-senyum. Orang di bawah mikir saya dengan Pak Gubernur (Anies Baswedan) ada masalah, padahal tiap hari ketemu, ke mana-mana bareng. Nggak ada masalah. Jangan sampai dipanasin," kata Jokowi.

Jokowi meminta masyarakat mengedepankan kerukunan antarumat beragama dan menjaga persatuan. Bagi Jokowi, perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia adalah sunatullah atau ketetapan Allah SWT. Artinya, ujar Jokowi, jangan sampai perbedaan itu justru ditambah dengan 'panasnya' suhu politik yang menjelas ke tengah masyarakat.

"Aset besar kita persatuan kerukunan," kata dia.

Presiden Jokowi bukan pertama kali ini membahas tentang hoaks dan fitnah yang ia anggap menyasar ke dirinya. Kerap kali, dalam kunjungannya ke daerah-daerah, Jokowi memanfaatkan momen tersebut untuk mengingatkan warga tentang hoaks yang menimpanya.

Sejumlah isu yang ia bicarakan saat bertemu dengan masyarakat, antara lain, kabar bahwa dirinya antek asing, kabar bahwa dirinya terlibat gerakan komunis, hingga kabar bahwa dirinya mengkriminalisasi ulama. Menanggapi isu soal antek asing, Jokowi lantas menyebut satu per satu kebijakannya dalam 'merebut' kembali hak kelola sumber daya alam, seperti Blok Mahakam di Kaltim dan Blok Rokau di Riau yang kini dikelola Pertamina dan kepemilikan saham Freeport Indonesia yang kini mayoritas oleh Indonesia.

"Lalu, kriminalisasi ulama, saya kan setiap minggu setiap hari keluar masuk pesantren, saya nggak ngerti kriminalisasi yang mana?" katanya. [rol]

Source link

Dana Desa dari APBN, Bukan dari Kantong Jokowi

MEDIAISLAM.ORG - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade meminta menteri kabinet pemerintahan Jokowi tidak melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan anggaran negara.

Andre mengatakan, baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengumpulkan para kepala desa dan meminta mereka mengingat jika dana desa ada berkat Jokowi. 

Andre menilai, apa yang dilakukan Tjahjo tersebut jelas masuk kategori pelanggaran pemilu. 

"Apa yang dilakukan Mendagri merupakan pelanggaran terang-terangan. Dia memanfaatkan jabatan sebagai pejabat negara melakukan mobilisasi kepala desa dan mempromosikan Jokowi yang notabene juga berstatus (Capres petahana) peserta pemilu," kata Andre di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Tak hanya melanggar aturan pemilu, Andre juga menyebut Mendagri telah berbohong. Dia mengatakan, pernyataan Tjahjo di hadapan para kepala desa adalah kabar bohong seolah dana desa berasal dari Jokowi dan bukan berasal dari APBN.

"Kita tahu dana desa ini kan perintah UU. Ada UU sejak tahun 2014 bahwa siapa pun presiden harus melaksanakan dana desa ini, menyiapkan dana desa," kata Caleg Partai Gerindra itu.

Andre kemudian menekankan, bahwa dana desa bukan diambil dari kantong presiden. Besaran dana desa, sambung dia, merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.

"Dana desa adalah dana APBN, dana rakyat, bukan dana pribadi Jokowi dan ini juga hasil kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Pak Tjahjo, sebaiknya berhenti melakukan kebohongan," ucap Andre.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para kepala desa untuk mengingat jika dana desa ada berkat Presiden Jokowi. 

Hal ini ia sampaikan usai Jokowi memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Saat itu, Tjahjo meminta seluruh kepala desa yang hadir untuk berdiri dan mengajarkan sebuah yel-yel. 

"Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi," kata Tjahjo.

"Dana Desa," teriak politikus PDI-P itu. 

"Pak Jokowi," jawab para kepala desa.

"Ingat, anggaran dana desa karena ada Pak Jokowi," sambunh Tjahjo. [ts]

Source link

Tim Jokowi Kritik Munajat 212, BPN: Mereka Iri, Acaranya Ramai

MEDIAISLAM.ORG - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf tidak senang melihat ramainya acara munajat 212 yang digelar pada Kamis (21/2) malam.

"Ini iri saja ya, karena mungkin nggak diundang dan melihat acaranya ramai," kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Sebelumnya TKN mengkritik acara munajat 212. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan orang dan turut dihadiri oleh sejumlah ulama dan tokoh politik. TKN menilai acara 212 merupakan bentuk kampanye untuk pasangan Calon Presiden 02 Prabowo-Sandi.

"Yang datang ribuan dan terkesan dekat dengan kubu Pak Prabowo," ujar Andre.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh politik yang menghadiri munajat 212 memang berasal dari elit pendukung Prabowo-Sandi, seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan sejumlah tokoh lainnya. [IN]

Source link

Mantan Panglima NATO Bicara Isu Strategis Kawasan di Rumah Prabowo

MEDIAISLAM.ORG - Calon presiden Prabowo Subianto mengundang dengan mantan Panglima NATO, Jenderal Wesley Clark ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat (22/2).

Clark diundang untuk berbicara mengenai isu-isu strategis utama yang mempengaruhi stabilitas militer, pembinaan institusi, dan perjanjian yang efektif di kawasan Asia Pasifik.

Asia Pasifik dibahas karena menjadi kawasan yang dihuni oleh lebih dari 53 persen populasi dunia.

“Termasuk hampir 900 juta orang miskin di dunia, dan 30 persen dari dunia daratan,” kata mantan mantan Kepala Staf Umum TNI, Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo dalam akun Twitter pribadinya.

Selain mantan panglima NATO, Clark juga mantan panglima angkatan darat AS. Dia juga pernah mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden dari Partai Demokrat di AS. [rmol]

Source link